Berita Pemerintah

KOTA SERANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Inspektorat Kota Serang menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Program Kerja Tahun Anggaran (TA) 2026 dan Program Prioritas Daerah Kota Serang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Aula Lantai 1 Setda Kota Serang, Kamis (3/9/2026).

Rakor tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkot Serang untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, kehadiran KPK bukan sekadar memberikan arahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memahami dan menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan.

“Saya sudah perintahkan kepada seluruh OPD di Kota Serang untuk memahami, mendengarkan, lalu menindaklanjuti semua arahan dan rekomendasi daripada KPK,” ujar Budi.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut KPK juga memberikan sejumlah catatan terkait pengelolaan anggaran, termasuk pentingnya memastikan setiap belanja pemerintah memiliki keluaran (output) yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah besarnya anggaran perjalanan dinas di sejumlah daerah yang dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Budi mengungkapkan, KPK mendorong Pemkot Serang agar berani membuka ruang pembahasan dan berdiskusi bersama DPRD terkait penyusunan anggaran, terutama untuk memperjuangkan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

“Beliau tadi menyoroti di tempat-tempat lain, bahwa anggarannya terbanyak adalah perjalanan dinas yang signifikan besar. Kata beliau, itu tidak bagus karena tidak ada output jelasnya untuk masyarakat,” ungkap Budi.

Karena itu, lanjut dia, Pemkot Serang siap membangun komunikasi dan pembahasan bersama DPRD agar penganggaran ke depan semakin tepat sasaran.

“Meminta Pemerintah Kota Serang untuk bisa dan berani membahas bareng, berdiskusi dengan DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.

Budi menyebut rakor bersama KPK juga menjadi kesempatan bagi Pemkot Serang untuk menyampaikan capaian pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Ia mengatakan, Pemkot Serang saat ini menjalankan prinsip keterbukaan dalam penganggaran dan tidak ingin ada ruang yang tertutup dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Saya jelaskan tidak ada setengah kamar dan lain-lain. Kita full terbuka demi kepentingan masyarakat Kota Serang,” tegasnya.

Budi juga menyampaikan bahwa pendapatan daerah di era kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Menurutnya, capaian tersebut turut mendapat apresiasi dari pihak KPK dalam pertemuan tersebut.

Selain persoalan pendapatan, Budi mengatakan KPK juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Pemkot Serang, termasuk dalam aspek manajemen talenta, rotasi dan mutasi aparatur, hingga pembangunan infrastruktur.

Ia menyebut Kota Serang berhasil meraih posisi teratas dalam penilaian manajemen talenta yang disampaikannya dalam forum tersebut.

Di tengah tuntutan efisiensi anggaran pemerintah, Budi menegaskan Pemkot Serang telah melakukan penataan belanja sesuai arahan Presiden.

Menurutnya, efisiensi tidak boleh berhenti pada penghematan anggaran, tetapi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Anggaran kita sudah diurut efisiensi sesuai arahan Presiden. Dan hasilnya yang nyata kan. Kota Serang bangunannya hari ini seperti apa? Dan terbesar mungkin di era pemerintahan saya,” ujarnya.

Budi juga menyinggung capaian pembangunan infrastruktur Kota Serang yang menurutnya cukup signifikan. Ia menyebut realisasi pembangunan infrastruktur di Kota Serang telah mencapai sekitar 38 persen dari target pemerintah pusat sebesar 40 persen.

“Bahkan infrastruktur kita, dari target pemerintah pusat 40 persen, sejarah di Kota Serang bisa mencapai 38 persen. Nah, itu kan luar biasa,” katanya.

Tak hanya anggaran, Pemkot Serang juga mendorong strategi pembiayaan pembangunan melalui investasi dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Budi mengatakan, dirinya berharap semakin banyak investasi masuk ke Kota Serang sehingga mampu membuka peluang ekonomi sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Ia menuturkan, sejumlah pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan melalui dukungan CSR sehingga tidak seluruh bebannya harus ditanggung APBD.

“Saya harap banyak investasi masuk. Saya juga tadi menjelaskan dan dia apresiasi dengan banyaknya CSR melalui lobi-lobi saya, yang mana ini menghasilkan infrastruktur tanpa membebani APBD,” tuturnya.

Budi bahkan mencontohkan kebijakan Pemkot Serang yang memberikan kemudahan perizinan sebagai bagian dari strategi menarik investasi dan mendorong kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan.

Ia menyebut salah satu bentuk kontribusi tersebut berupa pembangunan betonisasi yang dapat dinikmati langsung masyarakat tanpa menggunakan anggaran APBD.

“Perizinannya kita gratiskan semuanya, tapi beliau rasa terima kasih itu dibangun betonisasi untuk dinikmati oleh masyarakat tanpa menggunakan uang APBD. Dia sangat apresiasi,” ungkap Budi.

Bagi Budi, pola kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat tersebut dapat menjadi alternatif dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus menjaga ruang fiskal pemerintah.

Lebih jauh, Budi menegaskan tujuan utama koordinasi pengawasan bersama KPK adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Ia berharap seluruh program Pemkot Serang tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Harapan saya sebagai wali kota dan Pak Agis tentunya ingin pemerintahan kita yang bersih, good government. Menjalankan suatu program yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap program pemerintah tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh jajaran pemerintahan serta dukungan masyarakat agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.

“Harus dikawal bersama-sama dengan teman-teman,” pungkas Budi. ( HS/RED )

Penulis : Benies Husaeni