Berita Pemerintahan

KDM mengaku tak persoalkan dan TKD tahun 2026 dipotong oleh pemerintah pusat. Hal itu seperti disiarkan melalui Instagram@dedimulyadi71

BANTEN – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan Kementerian Keuangan yang akan memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026 sebesar lebih dari Rp 2,4 triliun.

Menurut KDM, sebagai kepala daerah sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, tidak etis jika dirinya ikut memprotes kebijakan tersebut.

“Gubernur itu memiliki dua variabel. Pertama, ia adalah kepala daerah otonom yang dipilih langsung oleh masyarakat. Kedua, ia juga berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Karena pemotongan TKD merupakan keputusan pemerintah pusat, maka tidak elok rasanya jika saya memprotes kebijakan itu,” ujar Dedi.

Meski begitu, ia tak menampik bahwa pemangkasan dana TKD pasti akan berdampak pada sejumlah program dan pembangunan daerah.

“Kalau saya berpangku tangan, tidak melakukan langkah-langkah efisiensi terhadap belanja anggaran, dan masih menggunakan pola lama, maka pembangunan tidak akan berjalan,” sambungnya.

Untuk itu, KDM telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mengantisipasi dampak pemotongan anggaran tersebut agar program pembangunan tetap berjalan.

Langkah-langkah tersebut antara lain memangkas biaya perjalanan dinas, pengeluaran listrik, air, dan alat tulis kantor (ATK), serta menghapus anggaran konsumsi tamu di lingkungan Pemprov Jabar.

“Jadi nanti kalau bertamu ke Pemprov Jabar, hanya disuguhi air putih. Tidak ada lagi makan siang, apalagi makan malam,” ujarnya sambil tersenyum.

Melalui kebijakan efisiensi itu, KDM optimistis pemotongan dana TKD bisa diimbangi, sehingga pembangunan di Jawa Barat tetap berlanjut. Ia bahkan meyakini, dengan efisiensi yang dilakukan, anggaran pembangunan tahun depan justru akan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Semua program tetap jalan. Ada juga dana pribadi Gubernur dan rereongan (gotong royong) dari ASN Jabar,” ungkapnya.

KDM menutup dengan menegaskan semangat yang ia bawa dalam menghadapi kebijakan tersebut:

“ASN berpuasa, rakyat berpesta.”

Dengan tagline itu, ia memastikan pembangunan dan program di Jawa Barat akan terus berjalan meskipun dana TKD tahun 2026 dipangkas hingga triliunan rupiah. (DK/RED)