Berita Pemerintahan

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa Presidensi G20 yang saat ini dipegang Indonesia, dapat menjadi momentum pemulihan ekonomi global. Namun demikian, untuk mewujudkannya diperlukan kolaborasi dan kerjasama dari seluruh negara khususnya yang tergabung dalam keanggotaan G20.

“Negara-negara harus bahu membahu, sehingga tidak ada negara yang tertinggal. Pulih satu, pulih semua,” tegas Wapres saat menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Kerja Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jl. Senen Raya No. 1, Jakarta Pusat.

Hal ini, kata Wapres, tidak hanya relevan dengan tema Presidensi G20 Indonesia “Recover Together, Recover Stronger” tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja atau pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati negara besar saja.

“Indonesia perlu berkolaborasi bersama negara-negara anggota G20 agar dunia mendapatkan manfaat jangka panjang pada tiga sektor prioritas, yaitu penguatan arsitektur global, transformasi digital, dan transisi energi,” pinta Wapres.

Adapun kemajuan ketiga sektor prioritas tersebut, sambungnya, hanya dapat diwujudkan apabila seluruh elemen bangsa bersinergi dan mendorong tumbuhnya inovasi.

“Kita harus mampu melahirkan inovasi-inovasi serta gagasan-gagasan baru dan segar untuk memuluskan jalan menuju pemulihan ekonomi global,” ujarnya.

Khusus bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Wapres berpesan agar terus menunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah solusi bagi pemulihan ekonomi global yang berkeadilan, yang dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.

Terkait hal ini, ia pun memberikan arahan kepada IAEI, pertama agar terus mencetuskan berbagai inovasi baru untuk menguatkan peran lembaga keuangan syariah sebagai garda depan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi.

“Kedua, presidensi G20 dapat dimanfaatkan untuk menawarkan ekonomi syariah sebagai solusi bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan,” sebutnya.

Adapun yang ketiga, Wapres meminta IAEI untuk semakin memperkuat sinergi antarahli ekonomi Islam dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan global, maupun pewujudan cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka dunia.

“Saya berharap IAEI terus memberikan kontribusi pemikiran strategis dan implementatif untuk kemajuan ekonomi dan keuangan syariah, yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat, serta menjadi kontribusi Indonesia di tataran global,” pungkasnya.

Wapres Minta IAEI Manfaatkan Momentum Presidensi G20 untuk Tawarkan Ekonomi Syariah sebagai Solusi Pemulihan Ekonomi Global

Tantangan dalam upaya pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 menjadi semakin berat karena terus dibayangi berbagai kejadian luar biasa, seperti krisis iklim dan peperangan. Kedua krisis tersebut misalnya, secara signifikan turut mendisrupsi pasokan pangan dan energi dunia, bahkan memicu laju inflasi mencapai rekor tertinggi di banyak negara.

Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengharapkan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dapat memanfaatkan Presidensi G20 Indonesia untuk menawarkan ekonomi syariah sebagai solusi bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan.

“Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, kita tunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah solusi bagi pemulihan ekonomi global yang berkeadilan, yang dapat menyentuh semua lapisan masyarakat,” tegas Wapres saat menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Kerja IAEI, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jl. Senen Raya No. 1, Jakarta Pusat.

Bukan tanpa alasan, permintaan Wapres tersebut juga dilatarbelakangi fakta bahwa sejauh ini sektor ekonomi dan keuangan syariah global terus mengalami pertumbuhan positif.

“Pada 2021 umat muslim mengeluarkan USD 2 triliun untuk sektor makanan, farmasi, dan gaya hidup lain berprinsip syariah,” ungkapnya.

Adapun nilai tersebut, sambung Wapres, mencerminkan 8,9% pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Bahkan menurutnya pada 2022 pengeluaran muslim global diperkirakan tumbuh sebesar 9,1%.

“Potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia juga sangat baik. Per Desember 2021 total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp 2.050 triliun. Hal ini tentunya menjadi modal yang sangat baik dalam hal penguatan maupun ketahanan ekonomi dan keuangan Indonesia,” paparnya.

Lebih jauh, pada acara yang mengusung tema “Memperkuat Kontribusi Melalui Inovasi dan Sinergi” ini, Wapres juga meminta agar IAEI terus mencetuskan berbagai inovasi baru untuk menguatkan peran lembaga keuangan syariah sebagai garda depan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi.

“Saya juga meminta IAEI semakin memperkuat sinergi antarahli ekonomi Islam dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan global, maupun pewujudan cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka dunia,” pintanya.

Terakhir, Wapres mengharapkan acara halalbihalal IAEI kali ini akan semakin mempererat tali silaturahim, sekaligus mendorong terciptanya sinergi yang lebih luas lagi di antara seluruh anggota IAEI.

“Saya juga berharap IAEI terus memberikan kontribusi pemikiran strategis dan implementatif untuk kemajuan ekonomi dan keuangan syariah, yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat, serta menjadi kontribusi Indonesia di tataran global,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum IAEI yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa pandemi Covid-19 tidak menyurutkan anggota IAEI untuk terus melakukan kajian, pengembangan, pendidikan, dan sosialisasi ekonomi Islam demi kemajuan ekonomi nasional.

“Pada tahun 2020 hingga 2021, program IAEI berfokus pada pembahasan isu-isu penting yang membuat IAEI semakin relevan di dalam pembangunan ekonomi syariah yang lebih inklusif di Indonesia,” paparnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menuturkan bahwa IAEI berkontribusi mengarusutamakan ekonomi syariah dalam membahas dan memberi solusi terhadap isu-isu strategis global dan nasional, seperti COP 26 yang membahas perubahan iklim, presidensi G20 Indonesia, RUU Ekonomi Syariah, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, RUU Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

“IAEI di dalam melakukan kegiatan juga terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penelitian-penelitian ekonomi syariah dan memberikan solusi mismatch antara industri dan ekonomi syariah serta perguruan tinggi,” ungkapnya.

Selain Sri Mulyani, tampak hadir dalam acara ini, Wakil Ketua Umum I IAEI Munifah Syanwani, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, serta segenap anggota IAEI yang bergabung baik secara luring maupun daring.(TY/RED).