Berita Pemerintahan

Jakarta, wapresri.go.id – Pemerintah terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima. Karakter aparatur negara yang berintegritas dibutuhkan dalam mendukung kelanggengan ekosistem antikorupsi dalam organisasi. Untuk itu, diperlukan pembangunan unit kerja wilayah yang bebas korupsi melalui nilai integritas yang baik dalam membangun bangsa.

“Kokohnya integritas SDM menjadi faktor penting dalam membangun unit kerja WBK dan WBBM,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada acara Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang diselenggarakan secara virtual, Senin (20/12/21).

Menurut Wapres, dalam membangun kerja sama khususnya di tingkat global, adanya integritas moral menjadi fondasi dan nilai karakter yang dibutuhkan. “Integritas moral merupakan fondasi dan nilai karakter yang diperlukan dalam membangun kerja sama dan kemitraan berbasis trust, termasuk di tingkat global,” ujarnya.

Lebih lanjut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengakselerasi pembangunan unit-unit kerja pelayanan percontohan yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM).

“Pembangunan zona-zona integritas secara masif di setiap instansi diharapkan mampu membawa dampak yang lebih luas dalam pelayanan publik. Pada ujungnya akan mampu membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional,” jelas Wapres.

Adapun Wapres mengajak agar para pihak terkait mampu mengevaluasi integritas individu dan kelembagaan, memanfaatkan teknologi digital, hingga memperkuat kerja sama dalam pencegahan korupsi.

“Agar secara konsisten mengokohkan dan mengevaluasi integritas individu dan kelembagaan, serta memperkuat nilai-nilai WBK dan WBBM, sebagai upaya amar ma’ruf nahi munkar. Kemudian, memanfaatkan teknologi digital dan kekuatan media sosial dalam proses bisnis, sebagai bentuk transparansi pengawasan pelayanan publik. Dan terakhir adalah memperkuat sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan KPK dalam kerangka kerja sama pencegahan korupsi dan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” jelas Wapres.

Selain itu, Wapres menekankan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi antarstakeholder untuk mengoptimalkan transformasi birokrasi.

“Kita harus memperkuat sinergi dan kolaborasi dari hulu sampai ke hilir, dari pencegahan sampai ke penindakan, baik Government to Government, Government to Business (G to B) maupun Business to Business (B to B), serta dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa,” ungkap Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai penggerak pembangunan Zona Integritas pada unit-unit pelayanan pemerintahan, serta memberikan ucapan selamat kepada para instansi penerima penghargaan.

“Terima kasih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selalu konsisten memotori pembangunan Zona Integritas pada unit-unit pelayanan pemerintahan,” tutur Wapres.

“Selamat pula kepada seluruh instansi penerima penghargaan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” pungkasnya

Tak Sekadar Administratif

Pemerintahan yang bersih (clean government) adalah pemerintahan yang prioritas pembangunannya lebih mengarah pada peningkatan kinerja. Hal ini pun hanya dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah. Untuk itu, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif semata.

“Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima,” tegas Wapres.

Lebih jauh, Wapres berharap segala upaya nyata dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi serta birokrasi bersih dan melayani harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif,” pesannya.

Oleh sebab itu, lanjut Wapres, saat ini merupakan kesempatan yang baik sebagai momentum introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan yang hadir, untuk terus berbenah memperbaiki kualitas karakter diri dan organisasi.

“Pemerintah terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima,” tegasnya. (FL/RED)

SUMBER : KEMENKOMINFO RI