Berita Pemerintahan

Surabaya, Kominfo – Imbas dari erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu (4/12/2021) menyebabkan ribuan orang harus tinggal di posko-posko pengungsian akibat tempat tinggalnya hancur diterjang awan panas dan abu vulkanik. Berdasarkan data dari BNPB, sejauh ini jumlah lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Semeru adalah 151 titik dengan total pengungsi yang mencapai 10.565 jiwa.

Kepada para pengungsi, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin memastikan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan dan menangani masalah masyarakat yang terdampak erupsi Semeru, termasuk penyediaan hunian baru.

“Alhamdulillah, semua sudah disiapkan. Insya Allah tempat tinggalnya sudah akan dibangun, jalan-jalannya sudah akan dibuat, jembatannya juga sudah akan dibuat. (Bapak/Ibu) jangan lagi merasa sedih, merasa susah,” ungkap Wapres saat melakukan dialog secara virtual dengan Bupati Lumajang, Satgas Penanganan Bencana Erupsi Semeru, dan perwakilan pengungsi di Bandara Juanda Surabaya, Kamis (14/12/2021).

Adapun terkait lokasi pembangunan hunian bagi para pengungsi ini, Wapres menuturkan bahwa akan dicarikan yang paling aman dan diupayakan masih dekat dengan lokasi tempat tinggal yang lama.

“Lahannya sudah siap dan rencana pembangunannya juga sudah siap. Dan tempatnya itu dicari yang teraman, yang aman dari bahaya, tetapi juga masih dekat dengan hunian yang lama,” ujarnya.

Bahkan Wapres pun menyambut baik adanya usulan pemanfaatan perhutanan sosial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana erupsi Semeru.

“Saya sudah bicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu dimungkinkan. Jadi itu nanti bisa diproses lebih lanjut untuk dikoordinasikan. Saya kira itu ide bagus dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat yang terdampak (bencana),” tegasnya.

Terakhir, Wapres meminta agar semua pihak terkait terus bekerja untuk mewujudkan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak erupsi Semeru, sekaligus penyediaan akses ekonominya.

“Saya minta semua terus bekerja sampai semuanya tercapai, baik hunian sementara maupun hunian tetap, dan juga penyiapan-penyiapan basis keekonomian masyarakat di daerah pemukiman baru,” pungkasnya.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Wapres, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyampaikan bahwa dirinya telah mengeluarkan surat izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan penampungan sementara korban bencana alam erupsi Semeru dan lahan usahanya.

“Penampungan bencana alam diberikan dengan jangka waktu selama 20 tahun. Bagaimana nanti selanjutnya yang penting sekarang Bupati Lumajang, Menteri PUPR sudah bisa bekerja secara langsung di lapangan,” terangnya.

Selanjutnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa hunian sementara nanti akan dibangun di tanah yang akan digunakan untuk hunian tetap. Menurutnya, BNPB saat ini terus melakukan pendataan dan verifikasi terhadap para pengungsi yang benar-benar harus direlokasi dan dibangunkan hunian baru.

“Sesuai ketentuan memang bagi masyarakat yang terdampak bencana, yang tempat tinggalnya memang harus dibangunkan baru, itu mendapat dana selama menunggu rumahnya jadi dibantu oleh BNPB, tapi kami sudah berkoordinasi dana itu bisa diberikan kepada masyarakat terdampak walaupun tinggal di hunian sementara,” paparnya.

Selain berdialog dengan perwakilan pengungsi, pada kesempatan ini Wapres juga menyaksikan penyerahan bantuan secara simbolis dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada Bupati Lumajang sebesar 15 miliar rupiah.

Tata Ruang dan Relokasi

Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini telah membuat Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur. Peta ini menunjukkan wilayah-wilayah rawan terkena dampak jika Gunung Semeru kembali meletus.

Namun demikian, pada wilayah rawan bencana letusan Semeru tersebut sudah terdapat banyak pemukiman, sehingga orang-orang yang bermukim di sana belum mengetahui bahwa lokasi yang ditinggali merupakan kawasan rawan bencana.

“Untuk itu, saya memerintahkan kepada Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk berkolaborasi dalam merumuskan peruntukan dan penataan ruang pada kawasan Gunung Semeru dengan menitikberatkan aspek bencana,” pinta Wapres.

Selain itu, Wapres juga meminta agar masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana agar direlokasi ke daerah yang lebih aman apabila memungkinkan.

“Namun bila tidak dapat dilakukan karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara aktif membantu dan membentuk masyarakat tanggap bencana, serta juga perlunya dukungan aksesibilitas (jalan) dan kapasitas tempat pengungsian yang harus disiapkan,” imbuhnya. (FL/RED)

SUMBER : KEMENKOMINFO RI