Sidang GB ILO ke-346, ASEAN Dorong Kurangi Ketidaksetaraan di Dunia Kerja
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Governing Body
International Labour Organization (GB ILO) ke-346 di Jenewa, Swiss. Indonesia merupakan anggota reguler GB ILO periode 2021-2024.
Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut, Sekretaris Jenderal Kemnaker, anwar sanusi mengungkapkan adanya ketimpangan sangat kompleks di hampir semua negara, maupun ketidaksetaraan horizontal', atau perbedaan pendapatan antar kelompok dan lain sebagainya.
"Tingkat ketimpangan yang tinggi mengandung risiko yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, melemahkan mobilitas sosial dan meningkatkan risiko sosial dan ketidakstabilan politik, "ujar Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Menurut Anwar Sanusi, dampak sosial ekonomi dari pandemi CoVID-19 dan krisis yang sedang berlangsung seperti terganggunya rantai pasokan, inflasi yang tinggi, ketegangan geopolitik, dan bencana akibat perubahan iklim, membuat ketidaksetaraan semakin buruk.
"Berbicara atas nama negara Anggota ASEAN mengungkapkan pentingnya mengurangi ketidaksetaraan di dunia kerja, sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan aman untuk semua, " katanya.
Ditambahkan Sekjen Anwar, ASEAN memandang perlunya ILO untuk melibatkan organisasi regional seperti ASEAN dan pihak-pihak terkait untuk mempercepat implementasi strategi ILO. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi dan mencegah ketidaksetaraan di dunia kerja periode 2022-2027, serta mencerminkan semangat kesetaraan, keragaman, dan inklusivitas.
"ASEAN menantikan elaborasi lebih lanjut tentang strategi dan peta jalan dari ILO untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam tindakan nyata untuk mempromosikan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan aman bagi pekerja kita, " ujarnya.
Anwar Sanusi menegaskan negara-negara ASEAN telah berkomitmen mengatasi dampak ketimpangan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan serta program dan proyek untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan ketimpangan horizontal.
(VVR& HS/RED)
Pembuat artikel :Vina Vania Rahmah & Benies Husaeni, M.Pd
