Presiden Dorong Penerapan Teknologi untuk Turunkan Stunting di Daerah
Jakarta Pusat Kominfo - Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus kekerdilan (stunting) dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Demikian disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya setelah rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (02/01/2023).
“Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB,” ucap Menkes.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting di daerah. Untuk itu, Presiden mengimbau agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang.
“Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi,” tutur Menkes.
Selain itu, Menkes mengatakan bahwa Kepala Negara menginstruksikan Bupati Sumedang untuk dapat membantu secara langsung daerah-daerah yang masih memiliki angka kasus stunting yang masih tinggi.
“Arahan Bapak Presiden, Pak Bupati (Sumedang) langsung dikirim ke sana untuk bisa membantu replikasi. Bukan sebagai pejabat bupati, tapi langsung dikirim ke sana untuk langsung bisa mereplikasi, membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang nilai stunting-nya masih tinggi, tapi nilai SPBE-nya mencukupi agar bisa segera mengulangi suksesnya beliau,” ujar Menkes.
Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa di samping sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik, Kabupaten Sumedang juga memiliki proses bisnis dan sistem data yang terintegrasi.
“Selain membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bagus di Sumedang, juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, business process-nya, dan sistem data elektroniknya menjadi satu, sehingga beberapa program pemerintahan, bukan hanya stunting sebenarnya, beliau (Bupati Sumedang) juga sudah memperbaiki program kemiskinan, program kemudahan memberikan izin, itu jadi jauh lebih baik,” tutur Menkes.
Sukses Sumedang
Pemerintah kabupaten/kota didorong untuk belajar dari Kabupaten Sumedang yang sukses memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan gangguan tumbuh kembang anak atau stunting. Pada lima tahun terakhir, angka prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan dari 32,2 persen pada tahun 2018, menjadi 8,27 persen di tahun 2022.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan bahwa aplikasi berbasis teknologi yang dinamakan sistem pencegahan stunting terintegrasi (Simpati) turut berkontribusi dalam penanganan stunting di Sumedang. Melalui platform tersebut, seluruh pemangku kepentingan mampu memahami cara mengatasi stunting.
“Kedua (pemangku kepentingan) paham bagaimana menggunakan aplikasi Simpati karena setiap bulan penimbangan balita, posyandu kami menginput data lingkar kepala, berat badan, tinggi badan, kemudian di setiap desa itu nanti ada berbagai kendalanya,” ujar Dony Ahmad. (FL/RED)
SUMBER : KEMENKOMINFO RI
