Berita Pemerintahan

Menteri Ketenagakerjaan ida fauziyah

menyambut baik peran Labour 20 (L20) yang telah menghasilkan komitmen bersama dalam mencapai agenda prioritas ketenagakerjaan. Hal ini menjadi modal penting bagi keberlangsungan usaha di masa depan.

Menaker mengungkapkan, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha serta berbagai tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi. Kolaborasi semua pihak menjadi sangat
krusial untuk mengoptimalkan implementasi
komitmen yang sudah disepakati dalam dokumen Kelompok Kerja G20 Bidang Ketenagakerjaan.

"Saya sangat meyakini pentingnya solidaritas, kerja sama, dan semangat kemanusiaan untuk merespon tantangan global khususnya di bidang ketenagakerjaan," kata Menaker lda Fauziyah ketika menjadi pembicara pada acara The Labour 20 (L20) Summit Event yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), di Badung, Bali, Minggu (13/11/2022).

la menjelaskan, dalam meningkatkan peran dan kontribusi L20 untuk pemulihan yang adaptif dan inklusif. 20 dapat berperan aktif mendukung kelima pilar Active Labour Market Policies (ALMP). Pertama, pada reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi, L20 diharapkan mampu bekerja sama untuk
meningkatkan kompetensi pekerja/buruh dalam menghadapi digitalisasi dan transisi ekonomi hijau.

"Kolaborasi tripartit antara pemerintah dan L20 dalam pelatihan vokasi merupakan upaya mendorong produktivitas pekerja secara berkelanjutan, salah satu bentuk nyata kolaborasi melalui program BLK
Komunitas," ucap Menaker.

Peran kedua lanjut Menaker, pada konteks pasar kerja, L20 mampu berperan sebagai mitra informasi pasar kerja di perusahaan sekaligus menjadi aktor penting dalam upaya link and match supply demand
tenaga kerja. Ketiga, L20 dapat menjadi mitra bagi peningkatan kewirausahaan dan jejaring usaha keluarga pekerja, termasuk pekerja perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pemuda.

Keempat, dalam konteks jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan kerja adaptif, L20 memastikan perlindungan yang mencakup pekerja/buruh, termasuk bagi pekerja informal. (HS/RED)