Berita Pemerintahan

SERANG,- Inspektur Kota Serang Wachyu B Kristiawan menyampaikan, Korupsi menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Serang.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kata Wachyu, pemerintah Kota Serang terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan mengurangi potensi korupsi, khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

"Pemerintah Kota Serang memfokuskan pencegahan korupsi pada dua area, pertama pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan kedua Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang," kata Wachyu

Pengelolaan BMD, lanjut Wachyu, melibatkan sertifikasi aset untuk menghindari sengketa kepemilikan dan meningkatkan transparansi. 

Target pensertifikatan aset tahun ini, lanjut Wachyu adalah 200, tetapi baru 23 aset yang disertifikasi. 

"Tanggung jawab pengelolaan BMD dibagi antara Kepala OPD sebagai pengguna barang dan Pak sekda sebagai pengelola barang," jelas Wachyu

kembali, ia menjelaskan Pengadaan barang dan jasa menjadi fokus utama dalam pencegahan korupsi di Kota Serang. Dengan menggunakan aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention) dari KPK tentunya ini bisa untuk memonitor kemajuan dan kepatuhan. 

"Meskipun beberapa area telah mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, PBJ di Kota Serang baru mencapai 87%. Pimpinan Kota Serang telah memberikan arahan untuk meningkatkan akuntabilitas, termasuk strategi kerja keras, kolaborasi antar pihak, dan trik khusus untuk menghindari penyimpangan," kata Wachyu

"Koordinasi yang baik antar instansi, seperti Inspektorat, Pak sekda, OPD, dan BPKAD, sangat penting untuk memastikan pengelolaan aset dan PBJ sesuai peraturan dan prinsip tata kelola yang baik," tuturnya

Upaya pencegahan korupsi di Kota Serang, lanjut Wachyu, mencakup peningkatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD dan PBJ. 

"Dengan koordinasi yang kuat, penggunaan teknologi, dan komitmen seluruh pihak, pemerintah Kota Serang optimis dalam mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik," tutup Inspektur Kota Serang Wachyu B Kristiawan. (HS&NS/RED)

Penulsi artikel : Benies Husaeni, M.Pd & Nurmala Saharani Devi