Buku PC-PEN Sajikan Berbagai Lesson Learned Hadapi Kondisi dan Tantangan

Buku PC-PEN Sajikan Berbagai Lesson Learned Hadapi Kondisi dan Tantangan

Buku PC-PEN Sajikan Berbagai Lesson Learned Hadapi Kondisi dan Tantangan

Jakarta Pusat, Kominfo - Sejak 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai darurat kesehatan global. Kejadian extraordinary yang unprecedented tersebut belum pernah dialami dan dihadapi oleh satu pun negara di dunia. Jejak awal Covid-19 di Indonesia dimulai dengan ditemukannya kasus pertama dan kedua Covid-19 pada awal Maret 2020, dan hingga kini total Kasus Konfirmasi di Indonesia telah mencapai tidak kurang dari 6,7 juta.

Berbagai langkah strategis telah diambil Pemerintah, salah satunya dengan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Melalui KPC-PEN, Pemerintah secara cepat telah merespons kejadian luar biasa pandemi Covid-19, dengan mengambil langkah-langkah kebijakan “gas dan rem” yang mengintegrasikan antara dimensi Penanganan Kesehatan dengan dimensi Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Kita semua mendapatkan amanah penugasan di KPC-PEN, tugas yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa dan negara pada masa-masa Pandemi Covid-19. Selama menjadi Pimpinan pada Komite PC-PEN, kita melihat banyak sekali lesson learned yang sangat berharga, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi dan tantangan di masa-masa mendatang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Peluncuran Buku Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

Berbagai pembelajaran berharga dari PC-PEN selama dua tahun ini diungkapkan Menko Airlangga. Anggaran fleksibel perlu disiapkan guna mengantisipasi berbagai kondisi darurat di tengah situasi yang penuh ketidakpastian tersebut. Fleksibilitas anggaran diperlukan agar memudahkan dalam melakukan realokasi dan penambahan anggaran guna menyesuaikan dinamika di lapangan.

Keputusan cepat dalam memutuskan pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity juga sangat diperlukan. “Diplomasi Vaksin” menjadi langkah strategis untuk mendapatkan vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Pemerintah juga menyuarakan pentingnya akses terhadap vaksin bagi seluruh negara di dunia melalui slogan No Country Should be Left Behind.

“Pada akhirnya, pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terbukti menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian pandemi di Indonesia. Hal tersebut diakui juga oleh dunia internasional. Keberhasilan ini didukung sepenuhnya oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya dukungan dari K/L, TNI-Polri dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan vaksinasi,” kata Menko Airlangga.

Pengembangan vaksin buatan dalam negeri dengan memaksimalkan kemampuan riset dan inovasi di dalam negeri juga dilakukan Pemerintah. Saat ini, Indonesia sudah memiliki dua vaksin produksi dalam negeri yaitu Indovac buatan PT Bio Farma serta Inavac yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga dan PT Biotis.

“Meskipun keluar belakangan, tapi Alhamdulillah (vaksin buatan dalam negeri) keluar juga, sehingga kita punya kemampuan dalam negeri. Dengan kemampuan mengonversi riset kepada vaksin, kita ada kesiapan menghadapi pandemi ke depan. Terbukti pengadaan vaksin, Indonesia menjadi salah satu negara yang vaksinasi terbanyak, lebih dari 440 juta. Kita dari sero survei sudah 90%, relatif kebal, sehingga untuk Nataru mobilitas sudah kembali,” papar Menko Airlangga.

Koordinasi terintegrasi dan partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat juga selalu dilakukan. Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang melibatkan seluruh komponen bangsa, baik di tingkat pusat maupun daerah serta koordinasi intensif dilakukan oleh KPC-PEN secara rutin minimal satu minggu sekali.

Sebagai hasil dari berbagai kebijakan tersebut, pandemi dapat lebih terkendali dan perekonomian Indonesia terbukti mulai pulih lebih cepat. Bahkan perekonomian Indonesia berhasil tumbuh impresif sebesar 5,72% (yoy) pada kuartal ketiga 2022. (FL/RED)

 

SUMBER : KEMENKOMINFO RI