Berita Pemerintahan

Serang,- DPRD Kota Serang meminta organisasi perangkat daerah atau OPD Kota Serang untuk lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian pusat.

Perlunya koordinasi dengan kementerian pusat ini guna menyesuaikan program-program yang ada di Kota Serang.

Perlunya koordinasi dengan kementerian pusat ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Serang Suradi, usai rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Serang tahun 2025.

Rapat paripurna pembahasan pandangan umum fraksi-fraksi Raperda APBD Kota Serang tahun 2025 digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Serang, Rabu 16 Oktober 2024.

Rapat paripurna pembahasan pandangan umum fraksi-fraksi Raperda APBD Kota Seran tahun 2025 dipimpin Ketua DPRD Kota Serang Muji Rahman, didampingi Wakil III DPRD Kota Serang Hasan Basri.

Penjabat atau Pj Walikota Serang Nanang Saefudin, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Serang Imam Rana Hardiana dan jajarannya.

Seluruh fraksi DPRD Kota Serang memberikan masukan terkait anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 1,2 triliun.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Serang Suradi menekankan pentingnya melibatkan kepentingan masyarakat dalam penyusunan APBD.

"Anggaran ini harus mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kita perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD agar pembangunan dapat dirasakan oleh semua," ujar Suradi, kepada Bantenraya.com.

Ia juga meminta Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian pusat guna menyesuaikan program-program yang ada.

"Artinya kita harus sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk menarik investor dari luar daerah," ucap dia.

Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman mengatakan, skala prioritas pembangunan yang tercantum dalam RAPBD Kota Serang tahun 2025 masih meliputi pelayanan dasar masyarakat. (FL/RED)

SUMBER : Banten Raya