Berita Pemerintahan

Istana Negara, - Presiden RI menegaskan pada peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan Pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan pada belanja anggaran secara akuntable, efektif dan efisien.

Mengikuti prosedur sangatlah penting, tetapi jauh lebih penting tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Ini juga harus secara akuntable, efektif, dan efisiensi.

Rakyat menunggu hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang di belanjakan oleh Pemerintah Daerah. Dan pengawasan harus tidak ada menjamin dalam rupiah pun yang salah sasaran dan tidak ada disalahgunakan ataupun di korupsi.

Presiden RI tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap penyelewengan anggaran (korupsi) apalagi dalam menghadapi pandemi seperti ini seluruhnya harus menghemat. Disaat Pemerintah Daerah sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. 

Tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional masih minus 0,74%. Target yang dikuasai pada kuarta kedua melompat menjadi kurang lebih 7%, ini bukan sesuatu yang mudah dalam menjalankannya. 

Oleh sebab itu, orkestrasi ini harus benar-benar terkelola dengan baik. Tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional kurang lebih 700 T yang harus di realisasikan secara cepat dalam tepat sasaran agar ekonomi di Indonesia bisa bangkit kembali. 

Presiden RI menegaskan, akuntablelitas, efektifitas dan efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting, tetapi lebih dari itu beliau ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian bagi BPKP dan seluruh jajaran APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) agar percepatan belanja pemerintah terus di kawal dan di tingkatkan. belanja yang sudah terealisasi masih sekitar kurang lebih 15% bagi APBN dan 7% untuk APBD. (FL/RED).

Pembuat Artikel : Fadlan Imam Febriawan

Editor : Bagus Setya Kurniawan, SH. MH