Berita Pemerintahan

KOTA SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot Serang) bersama DPRD Kota Serang resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai total Rp 1,531 triliun, Sabtu (8/11/2025).

Dalam kesepakatan tersebut, Pemkot Serang akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk proyek revitalisasi Alun-alun Kota Serang yang menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Budi Rustandi.

Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menjelaskan bahwa proyek revitalisasi Alun-alun tetap masuk dalam daftar prioritas tahun 2026, meskipun terdapat penyusutan belanja modal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Alun-alun masuk, angkanya Rp 50 miliar untuk revitalisasi,” ujar Muji di ruang kerjanya usai rapat paripurna persetujuan bersama KUA-PPAS 2026 di Ruang Rapat DPRD Kota Serang.

Menurut Muji, meski belanja modal tahun depan diperkirakan mengalami penurunan sekitar Rp 100 miliar lebih, pihaknya memastikan seluruh proyek skala prioritas yang tercantum dalam RPJMD Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang tetap dijalankan.

“Semua proyek prioritas, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, sudah dimasukkan dalam KUA-PPAS 2026,” tegasnya.

Untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah, lanjut Muji, Pemkot Serang akan melakukan langkah efisiensi di beberapa sektor, termasuk pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK) serta rapat-rapat luar daerah.

Sebelumnya, Wali Kota Serang, Budi Rustandi, memastikan proyek revitalisasi Alun-alun Kota Serang tetap berjalan meski Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Pemkot Serang mengalami penyusutan.

“Alun-alun itu wajib dibangun karena bisa meningkatkan PAD. Selain mempercantik wajah kota, revitalisasi ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata Budi.

Budi menjelaskan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemkot Serang pada tahun 2026 diprediksi berkurang sekitar Rp 186 miliar. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi agar program pembangunan tetap berjalan.

“Saya harus mengambil kebijakan yang bisa berdampak langsung terhadap peningkatan PAD. Jadi, pembangunan yang dilakukan tahun depan harus produktif,” ujarnya.

Kendati mengalami penyesuaian anggaran, 13 program prioritas Budi–Agis dipastikan tetap berjalan sesuai rencana, termasuk pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. (DK/RED)