Berita Pemerintahan

Plt Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Serang, M. Ibra Gholibi

KOTA SERANG,- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tengah mencarikan lahan pembangunan Sekolah Rakyat agar bisa dibangunkan dan dikerjakan pemerintah pusat.

Dimana, untuk penyediaan lahannya sendiri dikerjakan oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk bangunan fisiknya dikerjakan oleh pemerintah pusat. 

Direncanakan, pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Serang ini dapat menampung siswa SD, SMP hingga SMA sekaligus. Sesuai blok-blok sekolahnya masing-masing. 

Seperti diketahui, saat ini para pelajar yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat masih dipusatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, sedangkan untuk jenjang SMA dipusatkan di Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Mereka, siswa Sekolah Rakyat yang berasal dari Kota Serang masih menempuh pendidikan pada dua BLK tersebut, sambil menunggu kesiapan lahan dan bangunannya rampung dikerjakan. 

Plt Kepala Dinas Sosial (Kadonsos) Kota Serang, M. Ibra Gholibi mengatakan, Pemkot Serang diberikan waktu selama lima tahun untuk menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat, sebelum bangunannya dikerjakan oleh pemerintah pusat. 

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat untuk siswa SD, SMP dan SMA akan dikerjakan dalam satu kawasan, lengkap dengan sarana prasarana boarding school atau asrama sekolahnya, dengan luas lahan mencapai 6,5 hektar. 

Meski dalam satu kawasan, Sekolah Rakyat SD, SMP dan SMA di Kota Serang tetap akan dipisahkan sesuai bloknya masing-masing. 

"Kita (Pemkot Serang) pemerintah daerah dikasih waktu lima tahun untuk menyiapkan lahan, kita masih pematangan lahan, " beber Ibra. 

Sebelumbna, masih kata Ibra, Pemkot Serang pernah mengajukan lahan pembangunan Sekolah Rakyat agar bisa dibangun di Kecamatan Kasemen. 

Namun, berdasarkan hasil survey yabg pernah dilakukan oleh Kementerian PU RI, tempat tersebut masih perlu pematangan lagi, sehingga lahan yang diajukan tersebut untuk sementara masih belum bisa dibangun. 

"Lahan sudah ada, sudah disurvey PU pusat, itu perlu ada pematangan lahan, sehingga gak bisa untuk tahun ini. Kalau akses sih di pinggir jalan, tapi lahannya bekas tambang, harus ada peng-urugulan dan macem-macem, "tutup Ibra. (DK/RED)