Berita Pemerintahan

Kota Serang,- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menindaklanjuti penggusuran di daerah Kali Cibanten dengan melakukan penertiban pembangunan dan re-lokasi warga, (16/07/2025).

Asisten Daerah (Asda) I Kota Serang Subagyo menyebutkan, kegiatan penggusuran dan re-lokasi masyarakat kali Cibanten berjalan dengan lancar dengan dukungan masyarakat setempat. 

"Alhamdulillah masyarakat hampir 99 persen sudah memindahkan baik personil maupun barang-barang berharga dan material di rumahnya. Pengangkutan dan evakuasi warga juga kita bantu fasilitasi, sehingga hari ini alhamdulillah bisa berjalan dengan kondusif dan tidak ada perlawanan dari masyarakat sekitar," katanya. 

Kegiatan re-lokasi masyarakat di hari ini, lanjut dia juga dibantu oleh stakeholder, dan unsur Forkompimda.

"Siang hari ini dibantu TNI Polri dari Kodim 062, kemudian Polres Kota Serang Kota, kemudian dari Kecamatan, Polsek dan juga Koramil dan Pak Lurah, serta dari Balai C3, PUPR Provinsi, PUPR Kota, kita bersama-sama melakukan kegiatan penertiban bangunan," ucap Subagyo.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan per-hari ini hingga dua minggu kedepan bangunan yang akan dibongkar sekitar 200 dari 244 kepala keluarga.

"Total sekitar 200-an, dari 244 kepala keluarga. Ini kan bukan hanya hari ini saja, tapi kita kemarin minta waktu seminggu, tapi dari PUPR minta waktu dua minggu. Jadi dua minggu ke depan ini mungkin akan steril semua," tuturnya. 

Selain itu, ia juga menginfokan dari re-lokasi yang telah dilakukan, terdata di Rusunawa sekitar 45 KK, adapun sebagiannya mencari tempat tinggal secara mandiri. 

"Yang ke Rusunawa yang sudah terdata di Rusunawa 45, dan sebagian mungkin ada yang mencari kontrakan di sekitar, ada yang di tempat keluarganya, ada yang ke bangku rumah, ada juga yang mungkin kembali ke daerah asal," ucapnya. 

Ia juga menyampaikan, terkait uang kerohiman bagi tempat tinggal masyarakat kali Cibanten yang terdampak sedang dikomunikasikan dan dianggarkan lebih lanjut. 

"kita sedang mengkomunikasikan dengan Balai C3 dan juga pemerintah Provinsi Banten. Nanti secara teknis mungkin akan diatur lebih lanjut, tapi untuk kesepakatan pertama sekarang semua 244 KK, nanti akan dianggarkan ini masih berproses. Ya mungkin nanti setelah ada ketok palu baru mungkin bisa diselesaikan untuk pemberian uang kerohimannya," tutupnya. (HS&TRS/RED)

Penulis artikel : Benies Husaeni & Tiara Septiani