KOTA SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja rentan dari berbagai profesi. Hingga saat ini, sebanyak 13.000 pekerja rentan telah terdata dan terverifikasi untuk mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jaring pengaman sosial sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Serang, Budi Rustandi, usai melakukan pertemuan dan diskusi bersama Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Serang, Kamis (19/11).
Budi menjelaskan, pendataan dan verifikasi pekerja rentan tersebut merupakan realisasi komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjalankan berbagai profesi dan memiliki risiko pekerjaan.
Adapun kelompok pekerja yang masuk dalam pendataan meliputi 2.968 ketua RT dan RW, 3.218 kader Posyandu, 3.542 guru ngaji, 809 marbot, 2.136 pemandi jenazah, serta 300 pengemudi ojek online (ojol).
"Ini sesuai dengan janji saya untuk memberikan perlindungan kepada RT dan RW sekitar 2.968 orang, Posyandu 3.218, guru ngaji 3.542, marbot 809, pemandi jenazah 2.136, dan para ojol 300 orang. Semuanya sudah terdata dan terverifikasi," ujar Budi.
Ia menegaskan, upaya tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.
"Ini juga wujud daripada gagasan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam perlindungan sosial," lanjutnya.
Selain memperluas perlindungan bagi pekerja rentan, Budi Rustandi juga menyoroti masih adanya perusahaan yang diduga belum memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, ia telah menginstruksikan jajaran terkait agar segera melakukan pendataan dan identifikasi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya maupun yang memiliki kewajiban iuran yang belum dibayarkan.
Menurutnya, perlindungan pekerja tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus menjadi komitmen seluruh perusahaan sebagai pemberi kerja.
"Saya sudah perintahkan dan instruksikan agar segera mendeteksi mana saja perusahaan yang belum membayar, termasuk mana saja yang belum memberikan perlindungan. Ini penting agar para pekerja, khususnya warga Kota Serang, bisa ter-cover," tegasnya.
Budi mengakui, hingga saat ini dirinya belum mengetahui secara pasti jumlah perusahaan yang belum memenuhi kewajiban tersebut. Karena itu, Pemkot Serang akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang serta BPJS Ketenagakerjaan.
Ia juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan Disnakertrans Kota Serang guna mempercepat proses pendataan.
"Belum, justru hari ini kita mau ke Disnaker. Saya juga sudah instruksikan untuk berkoordinasi dengan Disnaker, termasuk mendata perusahaan-perusahaan yang belum memberikan perlindungan. Karena ini merupakan perintah Presiden," ungkapnya.
Lebih lanjut, Budi meminta Disnakertrans Kota Serang memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, baik di tingkat kantor cabang maupun Kantor Wilayah Provinsi Banten.
Menurutnya, koordinasi lintas instansi sangat diperlukan agar proses identifikasi, edukasi, hingga pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dapat berjalan optimal.
"Disnaker Kota Serang harus berkolaborasi dan bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan yang mewakili Provinsi Banten melalui Kanwil, serta BPJS Ketenagakerjaan di tingkat kota. Agar program ini bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Serang berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, baik pekerja rentan maupun pekerja di sektor formal.
Tidak hanya memastikan kelompok pekerja rentan mendapatkan perlindungan, pemerintah daerah juga berupaya mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan keselamatan pekerjanya.
Dengan demikian, sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha diharapkan mampu membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan di Kota Serang. ( HS/RED )
Penulis : Benies Husaeni