KOTA SERANG – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Kota Serang. Pasalnya, dari sekitar 304.000 pekerja sektor formal dan informal, baru sekitar 116.000 pekerja atau 38 persen yang telah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Ketenagakerjaan Banten, Muhyiddin, usai melakukan silaturahmi sekaligus diskusi mengenai kondisi dan data ketenagakerjaan bersama Wali Kota Serang, Kamis (19/11).
Muhyiddin mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah setelah dirinya menerima mandat sebagai Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten.
Selain mempererat hubungan kelembagaan, pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk menyampaikan perkembangan implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus merumuskan langkah strategis memperluas cakupan kepesertaan.
"Pertama tentu silaturahmi. Sebagai pendatang baru di Provinsi Banten, saya ingin mengenal lebih dekat dengan beliau. Kemudian, kami juga melaporkan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Kota Serang," ujar Muhyiddin.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Serang terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Muhyiddin menyebutkan, terdapat sekitar 151.000 pekerja informal di Kota Serang. Sebagian di antaranya merupakan pekerja rentan yang membutuhkan dukungan pemerintah agar dapat mengakses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Kami memahami sebagian pekerja informal belum memiliki kemampuan untuk membayar iuran secara mandiri. Karena itu, diperlukan intervensi dan kepedulian berbagai pihak," jelasnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Serang yang telah memberikan perlindungan kepada sekitar 13.000 pekerja dari berbagai profesi melalui dukungan pemerintah sejak November. Program tersebut dinilai menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.
Untuk mempercepat perluasan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Banten telah menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, memperkuat ekosistem perusahaan skala besar dan menengah, termasuk mendorong vendor serta mitra kerja perusahaan agar turut mendaftarkan pekerjanya.
Kedua, menyasar pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui edukasi dan sosialisasi bersama Dinas Koperasi dan UKM. Ketiga, memperluas edukasi kepesertaan di ekosistem pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional.
"Kami ingin tahun ini dari total 304.000 pekerja, paling tidak 50 persennya sudah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, kami akan fokus menggarap perusahaan besar dan menengah, UKM, serta ekosistem pasar," tegas Muhyiddin.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan juga mengajak perusahaan dan masyarakat untuk berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Kontribusi tersebut dapat diarahkan untuk membantu membiayai kepesertaan pekerja rentan, masyarakat miskin, dan kelompok pekerja yang belum memiliki kemampuan membayar iuran secara mandiri.
Menurut Muhyiddin, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Serang, Uus Supriyadi, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja.
Terkait dugaan adanya perusahaan yang belum bekerja sama atau tidak patuh terhadap ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, Uus menyampaikan bahwa pihaknya perlu melakukan pemeriksaan dan verifikasi data terlebih dahulu.
Menurutnya, langkah penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan Provinsi Banten, hingga kejaksaan.
"Kalau untuk perusahaan yang menolak, tentu harus kami cross-check terlebih dahulu. Selama ini sinergi dengan instansi terkait, terutama dalam rangka penegakan hukum, terus berjalan," ungkap Uus.
Ia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial memiliki prosedur administratif yang harus dipenuhi sebelum persoalan kepatuhan perusahaan ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum.
Karena itu, pihaknya terus mengoptimalkan edukasi dan literasi kepada perusahaan sekaligus membangun koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kepatuhan administrasi.
Uus juga belum dapat memastikan jumlah perusahaan di Kota Serang yang menunggak iuran maupun yang belum tertib administrasi. Data tersebut masih perlu diperiksa dan disesuaikan dengan hasil verifikasi di lapangan.
"Kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait jumlah perusahaan, khususnya di Kota Serang. Yang jelas, kolaborasi dengan pemerintah daerah, pengawas ketenagakerjaan provinsi, dan kejaksaan terus kami lakukan," katanya.
Melalui penguatan kolaborasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap perluasan kepesertaan tidak hanya berfokus pada pekerja sektor formal, tetapi juga mampu menjangkau pekerja informal, pelaku UMKM, dan kelompok pekerja rentan.
Target peningkatan perlindungan dari 38 persen menjadi minimal 50 persen menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus memastikan semakin banyak pekerja di Kota Serang memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun risiko sosial ekonomi lainnya. ( HS/RED )
Penulis : Benies Husaeni