KOTA SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut diperkuat melalui kunjungan silaturahmi dan audiensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten di Ruang Rapat Wali Kota Serang, Kamis (19/11).
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Zulfa Andri, menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi dan kolaborasi strategis antara BPKP dan Pemkot Serang, khususnya dalam mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Zulfa, pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong perbaikan sistem pemerintahan, meningkatkan kualitas pengendalian internal, serta memastikan pengelolaan program dan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Ia mengatakan, terdapat sejumlah sektor yang berpotensi menjadi ruang kolaborasi antara BPKP dan Pemkot Serang, mulai dari pengelolaan aset daerah, keuangan, hingga berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan lainnya.
"Yang jelas, kita ingin membangun komunikasi sejak dini. Kebetulan pimpinan kami juga baru dilantik, sehingga momentum ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan dengan Pak Wali Kota. Harapannya, berbagai kendala yang dihadapi Kota Serang bisa kita kawal dan bantu penyelesaiannya bersama-sama, sehingga visi dan misi kepala daerah dapat didukung," ungkap Zulfa.
Lebih lanjut, Zulfa menjelaskan bahwa audiensi tersebut belum diarahkan pada satu persoalan spesifik. BPKP terlebih dahulu ingin memperoleh gambaran mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemkot Serang agar dukungan pengawasan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.
Menurutnya, BPKP memiliki peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, sekaligus membantu mengidentifikasi potensi kendala sejak dini.
"Jadi, kami ingin mengetahui terlebih dahulu prioritas Pak Wali Kota ke depan, kemudian apa saja yang bisa kami dukung dari sisi pengawasan. Kami juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi counterpart pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan dukungan kepada Kota Serang," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zulfa juga menegaskan bahwa dukungan BPKP dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni assurance dan consulting.
Pendekatan assurance dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan audit untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, pendekatan consulting diwujudkan melalui pendampingan, asistensi, serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui kedua pendekatan tersebut, BPKP membuka ruang kolaborasi dengan Pemkot Serang dalam mengawal berbagai kegiatan dan program prioritas kepala daerah.
Sinergi ini, kata dia diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih tertib, serta pelaksanaan pembangunan yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Serang.
"Dengan terbangunnya komunikasi sejak dini, Pemkot Serang dan BPKP Perwakilan Provinsi Banten diharapkan dapat bergerak bersama dalam mengantisipasi berbagai risiko, menyelesaikan kendala pemerintahan, dan memastikan setiap program pembangunan berjalan selaras dengan visi dan misi daerah," harapnya. ( HS/RED )
Penulis : Benies Husaeni