KOTA SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mulai mematangkan rencana pengoperasian transportasi publik berbasis listrik sebagai upaya menghadirkan sistem mobilitas perkotaan yang modern, nyaman, dan ramah lingkungan. Layanan tersebut diproyeksikan mulai beroperasi pada Januari 2027 dengan tiga koridor yang disiapkan untuk melayani kebutuhan mobilitas masyarakat.
Rencana itu disampaikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Pembangunan dan Investasi Kota Serang, Wahyu Nurjamil, usai mendampingi Wali Kota Serang, Budi Rustandi, dalam uji coba, peluncuran, sekaligus peninjauan armada di Terminal Pakupatan, Kecamatan Serang, Senin (19/10/2026).
Wahyu mengatakan, saat ini pemerintah daerah masih mematangkan sejumlah aspek teknis, terutama kebutuhan armada, cakupan layanan setiap koridor, serta mekanisme operasional bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Perum DAMRI.
“Untuk penerapannya, insyaallah pada tahun 2027, mulai Januari sudah bisa berjalan,” ujar Wahyu.
Menurut dia, jumlah armada yang akan dioperasikan nantinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koridor. Perhitungan tersebut diperlukan agar layanan yang disiapkan dapat menjangkau masyarakat secara efektif sekaligus mempertimbangkan kebutuhan operasional di lapangan.
“Ini yang sedang dimatangkan bersama teman-teman di Dishub dan DAMRI. Rencananya akan ada tiga koridor. Nanti kita hitung kebutuhannya berapa untuk melayani masyarakat Kota Serang,” jelasnya.
Dalam rencana pengembangan layanan tersebut, Pemkot Serang menyiapkan tiga koridor dengan rute yang menghubungkan sejumlah titik aktivitas masyarakat.
Koridor I melayani rute Terminal Pakupatan menuju Universitas Serang Raya (UNSERA) menggunakan satu unit bus berukuran besar.
Koridor II direncanakan melayani rute Seoul City hingga Lembaga Pemasyarakatan (LP) Serang. Sementara itu, Koridor III menghubungkan Perumahan Visenda dengan UIN Banten menggunakan satu unit minibus jenis Hiace.
Pembagian rute tersebut, lanjut Wahyu diharapkan dapat memperluas pilihan transportasi bagi masyarakat, khususnya untuk menunjang perjalanan menuju kawasan pendidikan, permukiman, dan titik-titik aktivitas perkotaan.
Namun, efektivitas layanan nantinya akan sangat ditentukan oleh kesesuaian rute dengan pola perjalanan masyarakat, frekuensi keberangkatan, serta kemudahan akses menuju titik pemberhentian.
Karena itu, pematangan operasional menjadi tahapan penting agar kehadiran transportasi publik ini tidak sekadar menambah armada, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengguna.
"Selain kesiapan armada dan rute, Pemkot Serang juga masih mengkaji skema pembayaran yang akan diterapkan kepada penumpang," jelasnya
Wahyu menyebutkan, layanan tersebut berpotensi menerapkan tarif berbayar dengan kemungkinan dukungan subsidi dari pemerintah daerah. Meski demikian, keputusan mengenai besaran tarif maupun skema subsidi masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama Dishub.
“Untuk ke depan, tarifnya berbayar atau nanti ada subsidi dari pemerintah daerah, itu akan dikaji lebih lanjut,” ungkapnya.
Apabila sistem pembayaran berbayar diterapkan, Pemkot Serang berencana menggunakan metode nontunai atau cashless. Pelaksanaannya akan melibatkan operator maupun pihak ketiga, seperti penyedia layanan perbankan.
“Kita akan bekerja sama dengan operator atau layanan pihak ketiga, seperti perbankan dan lainnya,” katanya.
Penerapan pembayaran nontunai diharapkan dapat mempermudah transaksi sekaligus mendukung tata kelola layanan yang lebih praktis. Meski begitu, kemudahan akses pembayaran bagi seluruh lapisan masyarakat juga perlu menjadi perhatian, termasuk bagi calon penumpang yang belum terbiasa menggunakan transaksi digital.
"Menjelang target operasional pada awal 2027, sejumlah aspek masih perlu dipastikan, mulai dari jumlah dan kesiapan armada, kepastian jadwal perjalanan, penempatan halte atau titik pemberhentian, hingga integrasi dengan moda transportasi lain," pungkasnya
(HS/RED)
Penulis: Benies Husaeni
