KOTA SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus mematangkan persiapan program bus sekolah gratis sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan mendukung keselamatan transportasi bagi pelajar. Program tersebut direncanakan mendapat dukungan satu unit bus dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang, Diat Hermawan, mengatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenhub untuk memastikan realisasi bantuan satu unit bus sekolah yang ditargetkan dapat diterima pada Desember mendatang.
Menurut Diat, program tersebut merupakan salah satu upaya yang dicanangkan Wali Kota Serang, Budi Rustandi, untuk menghadirkan fasilitas transportasi yang lebih terjangkau bagi kalangan pelajar.
"Pak Wali mencanangkan tersebut. Salah satunya untuk mengadakan bus sekolah yang diakomodir oleh Kementerian Perhubungan. Insyaallah sekarang ini saya mau ke sana untuk memastikan Desember ini dapat satu unit bus sekolah," ujar Diat saat ditemui di Setda Kota Serang.
Selain memastikan dukungan armada, Dishub juga tengah mengkaji rencana rute operasional agar layanan bus sekolah dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan, terutama kawasan dengan konsentrasi pelajar cukup tinggi.
Diat menyebutkan, Kecamatan Serang, Kasemen menjadi salah satu wilayah yang dipertimbangkan karena memiliki banyak sekolah. Namun, pihaknya masih perlu melakukan survei untuk menentukan jalur yang paling efektif, termasuk kemungkinan menghubungkan wilayah Kecamatan Kasemen dengan pusat Kota Serang.
"Ini masih dikaji. Sementara tadi saya sudah menghitung dari Kasemen ke Kota Serang. Karena sekolah banyaknya di Kecamatan Serang, maka perlu dilakukan survei. Sementara yang baru kita hitung dari Kasemen ke Serang," jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, Dishub Kota Serang memperkirakan kebutuhan anggaran operasional bus sekolah.
Estimasi tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari gaji pengemudi dan kondektur, bahan bakar minyak (BBM), penggantian oli, hingga biaya pemeliharaan kendaraan lainnya.
Diat menjelaskan, perhitungan sementara tersebut masih menggunakan asumsi kendaraan berbahan bakar solar. Sebab, hingga kini spesifikasi dan jenis teknologi bus yang akan diterima dari Kemenhub belum dipastikan.
"Mulai dari gaji sopir, kondektur, ganti oli, BBM, dan lain-lain. Estimasi yang kita hitung itu menggunakan BBM solar. Karena kita juga belum tahu apakah nanti menggunakan listrik atau BBM," ungkapnya.
Ia menambahkan, penggunaan bus listrik berpotensi memberikan efisiensi biaya operasional. Namun, keterbatasan infrastruktur pengisian daya masih menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Serang.
Pasalnya, hingga saat ini Kota Serang belum memiliki Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dapat mendukung kebutuhan pengisian daya armada tersebut. Jika menggunakan fasilitas SPKLU di luar fasilitas milik pemerintah daerah, tentu akan ada komponen biaya tambahan yang harus diperhitungkan.
"Kemungkinannya lebih murah. Cuma kita belum punya SPKLU. Jadi masih harus berbayar juga ke SPKLU yang sudah ada," katanya.
Di sisi lain, Wali Kota Serang Budi Rustandi telah menginstruksikan agar berbagai program transportasi publik yang direncanakan pemerintah daerah mulai berjalan pada Januari mendatang.
Instruksi tersebut tidak hanya menyangkut program bus sekolah gratis, tetapi juga pengoperasian bus listrik yang melibatkan DAMRI.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Dishub tengah menyiapkan berbagai aspek regulasi, termasuk kemungkinan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai landasan hukum penyelenggaraan layanan bus sekolah.
Diat menegaskan, penyusunan regulasi harus berjalan seiring dengan persiapan penganggaran dan kebutuhan teknis operasional agar program tersebut dapat terlaksana secara terukur.
"Pak Wali instruksi ke saya Januari semua. Perwal bus listrik itu juga menjadi maraton. Regulasi-regulasi harus kita siapkan, termasuk regulasi bus sekolah tadi. Kemungkinan masing-masing bisa hanya sebatas Perwal," tuturnya.
Sementara itu, terkait spesifikasi armada, Dishub masih menunggu kepastian dari Kemenhub. Mulai dari ukuran kendaraan, apakah menggunakan bus ukuran tiga perempat atau jenis lainnya, hingga konfigurasi tempat duduk penumpang, masih belum diketahui secara pasti.
Diat menyampaikan bahwa proses persiapan program saat ini masih berada pada tahap penyusunan dan pembahasan awal. Sejumlah rapat pendahuluan telah dilaksanakan sebanyak dua kali untuk membahas kebutuhan serta langkah-langkah yang harus dipersiapkan.
Tahapan berikutnya adalah penyusunan materi yang akan diajukan dalam proses asistensi. Dishub berharap proses tersebut dapat segera dilakukan sehingga persiapan regulasi dan penganggaran dapat berjalan sesuai target.
Menurutnya, keberhasilan program bus sekolah gratis tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan armada, tetapi juga kesiapan pembiayaan, regulasi, rute pelayanan, serta dukungan infrastruktur pendukung.
Dengan berbagai persiapan tersebut, Pemkot Serang diharapkan dapat menghadirkan layanan transportasi sekolah yang aman, terjangkau, dan menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Program ini juga diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pelayanan transportasi publik di Kota Serang, sekaligus memberikan alternatif mobilitas bagi pelajar dan membantu meringankan beban transportasi keluarga.
"Januari mulai regulasi, penganggaran untuk operasional tadi sampai dengan busnya. Mudah-mudahan seperti itu. Doakan lancar saja," pungkas Diat. ( HS/RED )
Penulis: Benies Husaeni
