Pemkot Serang Gelar Sosialisasi Digitalisasi Arsip Kepegawaian, Jadi Inspirasi Wilayah Lain

Berita Pemerintahan

Wed, 04 Feb 2026 19 Views Operator

KOTA SERANG, - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar sosialisasi dan pendampingan percepatan digitalisasi arsip kepegawaian di Aula Lantai 1 Setda Kota Serang, Rabu (4/2).

Setelah membuka acara Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menyampaikan bahwa kerja sama yang baik dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mendukung percepatan pelaksanaan program ini.

Menurutnya, digitalisasi arsip kepegawaian tidak hanya menjadikan Kota Serang sebagai inspirasi daerah lain, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk menanggulangi isu jual beli jabatan.

"Kemarin ada juga kunjungan studi banding dari Lampung untuk melihat implementasi kegiatan ini dan manajemen talenta," ujar Budi.

Ia menambahkan bahwa kedepan penetapan posisi akan disesuaikan dengan kinerja ASN. Jika ditemukan masalah pada posisi tertentu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melakukan evaluasi selama 6 bulan dan dapat melakukan pergantian tanpa persetujuan Kementerian Dalam Negeri karena data sudah terintegrasi secara online.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Serang, Murni, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pendampingan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendorong percepatan digitalisasi.

Setelah acara sosialisasi hari ini, pihaknya juga akan mengumpulkan Kasubag Umum dan Kepegawaian dari setiap OPD untuk menyinkronkan langkah.

"Perkembangan hingga tanggal 3 Februari 2026 sudah meningkat signifikan mencapai 57%. Target kami selesai maksimal pada bulan Maret tahun ini," ungkap Murni.

Ia juga berharap mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan profiling ASN, mengingat hanya sebanyak 1.152 ASN yang telah dilakukan profiling pada tahun 2025.

Perlu disampaikan Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini menjadi langkah awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten.(HS/RED)

Penulis : Benies Husaeni