PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR   29   TAHUN 2016
	    
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SERANG 

WALIKOTA SERANG,
Menimbang 	: 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang;
Mengingat	:	1. 	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan  Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3.	Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 	:	PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SERANG

BAB I ……..

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Serang;
2.	Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.	Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.	Peraturan adalah Peraturan Walikota Serang;
5.	Walikota adalah Walikota Serang;
6.	Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
7.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,  Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan;
9.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
10.	Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Serang.
11.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
12.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
13.	Inspektorat adalah Inspektorat Kota Serang;
14.	Dinas adalah Dinas Daerah Kota Serang;
15.	Badan adalah Badan Daerah Kota Serang;
16.	Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17.	Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 
18.	Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.

BAB II
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1...............

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

(1)	Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
(2)	Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1)	Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri  dari :
a.	Sekretaris Daerah;
b.	Asisten Pemerintahan, membawahkan:
1.	Bagian Pemerintahan, membawahkan :
a)	Sub Bagian Otonomi Daerah;
b)	Sub Bagian Bina Kecamatan;
c)	Sub Bagian Pemerintahan Umum.
2.	Bagian Hukum, membawahkan :
a)	Sub Bagian Pengaturan;
b)	Sub Bagian Penetapan dan Dokumentasi Hukum;
c)	Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
3.	Bagian Organisasi  Dan Reformasi Birokrasi, membawahkan :
a)	Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisa Formasi Jabatan;
b)	Sub Bagian Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik;
c)	sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi.
c.	Asisten Ekbang dan Kesra, membawahkan :
1.	Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
a)	Sub Bagian Bina Ekonomi Kreatif;
b)	Sub Bagian Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah;
c)	Sub Bagian Administrasi Pembangunan.
2.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
a)	Sub Bagian Pembinaan Keagamaan;
b)	Sub Bagian Kemasyarakatan;
c)	Sub Bagian Kelembagaan Keagamaan.
3.	Bagian Kerjasama dan Investasi Daerah, membawahkan :
a)	Sub Bagian Kerjasama;
b)	Sub Bagian Investasi;
c)	Sub Bagian Promosi.

d.asisten………..

d.	Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
1.	Bagian Umum dan Perlengkapan membawahkan :
a)	Sub Bagian Pemeliharaan;
b)	Sub Bagian Perlengkapan;
c)	Sub Bagian Rumah Tangga.
2.	Bagian Tata Usaha dan Protokol, membawahkan :
a)	Sub Bagian Tata Usaha dan Publikasi Pimpinan;
b)	Sub Bagian Protokol;
c)	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
3.	Bagian Keuangan, membawahkan :
a)	Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
b)	Sub Bagian Perbendaharaan;
c)	Sub Bagian Akuntansi.
(2)	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Staf Ahli

Pasal 5

(1)	Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)	Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota dan secara administratif  di koordinasikan oleh sekretaris daerah.
(3)	Staf ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada walikota sesuai keahlian/bidang tugasnya.
(4)	Staf ahli terdiri dari :
a.	Staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik;
b.	Staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan;
c.	Staf ahli bidang SDM dan kesejahteraan rakyat.

BAB III
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

(1)	Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas fungsi DPRD;
(2)	Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan;
(3)	Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2...........

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1)	Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
a.	Sekretaris DPRD;
b.	Bagian Umum, membawahkan:
1.	Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
2.	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
3.	Sub Bagian Humas dan Protokol.
c.	Bagian Keuangan, membawahkan:
1.	Sub Bagian Perencanaan;
2.	Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
3.	Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
d.	Bagian Persidangan, membawahkan:
1.	Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
2.	Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD;
3.	Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi.
(2)	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

(1)	Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
(2)	Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2............

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 10

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan. 

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

(1)	Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri  dari :
a.	Inspektur;
b.	Sekretariat, membawahkan:
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c.	Inspektur Pembantu Wilayah I;
d.	Inspektur Pembantu Wilayah II; 
e.	Inspektur Pembantu Wilayah III; 
f.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB V
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

(1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
(2)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 13

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pendidikan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar kebudayaan.

Bagian Kedua......

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

(1)	Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri  dari :
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan; 
3.	Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, membawahkan :
1.	Seksi Kurikulum Dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini;
2.	Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
3.	Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini.
d.	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan :
1.	Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar; 
2.	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
3.	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
e.	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
1.	Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama; 
2.	Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
3.	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
f.	Bidang kebudayaan, membawahkan :
1.	Seksi Cagar Budaya Dan Permuseuman;
2.	Seksi Sejarah dan Tradisi;
3.	Seksi Kesenian.
g.	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
1.	Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;
2.	Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
3.	Seksi Tenaga Kebudayaan.
h.	Satuan Pendidikan;
i.	Unit Pelaksana Teknis;
j.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VI
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15......

Pasal 15

(1)	Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
(2)	Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

(1)	Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri  dari :
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan; 
3.	Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang Kesehatan Masyarakat :
1.	Seksi Kesehatan Keluarga;
2.	Seksi Gizi Masyarakat;
3.	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
d.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit :
1.	Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2.	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3.	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.	
e.	Bidang Pelayanan Kesehatan :
1.	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
2.	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Tradisional; 
3.	Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
f.	Bidang Sumber Daya dan Promosi Kesehatan :
1.	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; 
2.	Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3.	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
g.	Unit Pelaksana Teknis
h.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB VII
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1.............

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

(1)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
(2)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 19

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pertanahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 20

(1)	Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri  dari :
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan; 
3.	Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang Cipta Karya, membawahkan :
1.	Seksi Jasa Konstruksi;
2.	Seksi Penataan Dan Pengendalian Bangunan Dan Lingkungan;
3.	Seksi Teknik Bangunan Dan Arsitektur Kota.
d.	Bidang Sumber daya Air, membawahkan :
1.	Seksi Perencanaan dan Penatagunaan;
2.	Seksi Operasional dan Pemeliharaan; 
3.	Seksi Pembangunan dan Peningkatan.
e.	Bidang Bina Marga, membawahkan :
1.	Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
2.	Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
3.	Seksi Pemeliharaan.
f.	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahkan :
1.	Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
2.	Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang;
3.	Seksi Pertanahan.
g.	Unit Pelaksana Teknis;
h.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini;

BAB VIII ...........

BAB VIII
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

(1)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
(2)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 22

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 23

(1)	Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri  dari :
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan, membawahkan :
1.	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Perumahan;
2.	Seksi Pengendalian dan Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya;
3.	Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan.
d.	Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan Permukiman, membawahkan :
1.	Seksi Pembangunan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman;
2.	Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Permukiman;
3.	Seksi Registrasi Dan Sertifikasi Prasarana Umum Dan Pertamanan.
e.	Unit Pelaksana Teknis;
f.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

BAB IX…….

BAB IX
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

(1)	Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
(2)	Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 25

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Perundang-undangan daerah dan menyelenggarakan sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan kebakaran;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1)	Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri  dari:
a.	Kepala Satuan;
b.	Sekretariat, membawahkan:
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahkan:
1.	Seksi Operasi dan Pengendalian;
2.	Seksi Pengamanan dan Pengawalan; 
3.	Seksi Kerjasama Antar Lembaga.
d.	Bidang Penegakan Produk  Hukum Daerah membawahkan:
1.	Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis; 
2.	Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Masyarakat;
3.	Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian.
e.	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, membawahkan:
1.	Seksi Pemadam Kebakaran;
2.	Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat;
3.	Seksi Bina Aparatur.
f.	Unit Pelaksana Teknis;
g.	Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini. 

BAB X.............

BAB X
DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

(1)	Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
(2)	Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sosial.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 29

(1)	Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri  dari:
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan;
3.	Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
1.	Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial Dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
2.	Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan & Restorasi Sosial (K3KRS);
3.	Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat.
d.	Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
1.	Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
2.	Seksi Penanganan Dan  Penataan Lingkungan Sosial;
3.	Seksi Identifikasi dan Analisis.
e.	Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
1.	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia;
2.	Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
3.	Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lain (NAPZA) serta Korban Perdagangan Orang.
f.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
1.	Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
2.	Seksi Jaminan Sosial Keluarga;

3.Seksi.........

3.	Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) & Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
g.	Unit Pelaksana Teknis;
h.	Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

BAB XI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30

(1)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
(2)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 31

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan transmigrasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 32

(1)	Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri  dari:
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat membawahkan:
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan;
3.	Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas, membawahkan :
1.	Seksi Kelembagaan Pelatihan;
2.	Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
3.	Seksi Peningkatan dan Analisis Produktifitas.
d.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan:
1.	Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
2.	Seksi Perlindungan Kerja Luar Negeri;
3.	Seksi Pengembangan dan Perluasan Tenaga Kerja.

e.bidang………..

e.	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
1.	Seksi Persyaratan Kerja;
2.	Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3.	Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
f.	Bidang Transmigrasi, membawahkan :
1.	Seksi Informasi dan Pengerahan;
2.	Seksi Pemindahan dan Penempatan;
3.	Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigran.
g.	Unit Pelaksana Teknis;
h.	Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

BAB XII
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN 
KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 33

(1)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
(2)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 34

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelanggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 35

(1)	Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri  dari :
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan :

1.sub bagian .............

1.	Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub bagian Keuangan; 
3.	Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.                   
c.	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Advokasi Penggerakan Dan Informasi membawahkan :
1.	Seksi Advokasi Dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
2.	Seksi Penggerakan Dan Pendayagunaan Penyuluh KB (PlKB) Dan Kader KB;
3.	Seksi Pengendalian Penduduk, Data Dan Informasi Keluarga.
d.	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan:
1.	Seksi Jaminan Pelayanan KB;
2.	Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan KB;
3.	Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.
e.	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat membawahkan:
1.	Seksi Pemberdayaan Perempuan;
2.	Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
3.	Seksi Pengembangan Dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
f.	Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak membawahkan:
1.	Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak;
2.	Seksi Pemenuhan Hak Anak;
3.	Seksi Informasi Gender Dan Anak.
g.	Unit Pelaksana Teknis.
h.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

BAB XIII
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 36

(1)	Dinas Lingkungan Hidup merupakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)	Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 37

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelanggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar lingkungan hidup dan Kebersihan.

Bagian Kedua ……….

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

(1)	Susunan  Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah, terdiri  dari:
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan:
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan;
c.	Bidang Penataan Dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), membawahkan:
1.	Seksi Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan;
2.	Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
3.	Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
d.	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan:
1.	Seksi Pengelolaan Sampah;
2.	Seksi Limbah B3;
3.	Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
e.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
1.	Seksi Pencemaran Lingkungan;
2.	Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup;
3.	Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
f.	Unit Pelaksana Teknis;
g.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

BAB XIV
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39

(1)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 
(2)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelanggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua...........

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 41

(1)	Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri  dari :
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan; 
3.	Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
1.	Seksi Identitas Penduduk;
2.	Seksi Pindah Datang Penduduk;
3.	Seksi Pendataan Penduduk. 
d.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
1.	Seksi Kelahiran; 
2.	Seksi Perkawinan dan Perceraian;
3.	Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
e.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Kependudukan, membawahkan :
1.	Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; 
3.	Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi 
f.	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan :
1.	Seksi Kerjasama;
2.	Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
3.	Seksi Inovasi Pelayanan.
g.	Unit Pelaksana Teknis;
h.	Kelompok Jabatan Fungsional
(2)	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

BAB XV
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 42

(1)	Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
(2)	Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 43 .........

Pasal 43

Dinas Perhubungan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar perhubungan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 44

(1)	Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri  dari :
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub bagian Keuangan; 
3.	Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), membawahkan :
1.	Seksi Pembinaan Keselamatan LLAJ;
2.	Seksi Manajemen Rekayasa LLAJ;
3.	Seksi Pembinaan dan Pengendalian LLAJ.
d.	Bidang Angkutan Darat, membawahkan :
1.	Seksi Angkutan;
2.	Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas;
3.	Seksi Perencanaan Pengembangan Angkutan Umum.
e.	Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, membawahkan :
1.	Seksi Jaringan Perhubungan;
2.	Seksi Penerangan Jalan Umum;
3.	Seksi Sarana Prasarana Tehnik Perhubungan.
f.	Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
1.	Seksi Lalu Lintas dan Kepelabuhan;
2.	Seksi Keselamatan dan Pelayaran;
3.	Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.
g.	Unit Pelaksana Teknis;
h.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini.

BAB XVI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 45

(1)	Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 
(2)	Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2...........

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 46

Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 47

(1)	Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri  dari :
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub bagian Umum dan Kepegawaian ;
2.	Sub bagian Keuangan ; 
3.	Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan                              
c.	Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
1.	Seksi Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi ;
2.	Seksi Layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika;
3.	Seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan Persandian.
d.	Bidang Layanan E-government, membawahkan :
1.	Seksi Perencanaan dan Standarisasi Aplikasi; 
2.	Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi;
3.	Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi.
e.	Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:
1.	Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik;
2.	Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak;
3.	Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik.
f.	Bidang Statistik, Dokumentasi dan Evaluasi Informasi,membawahkan :
1.	Seksi Statistik;
2.	Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data;
3.	Seksi Evaluasi Informasi.
g.	Unit Pelaksana Teknis;
h.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Walikota ini.

BAB XVII
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 48

(1)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
(2) Dinas Penanaman...........

(2)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 49

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50

(1)	Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri  dari :
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub bagian Umum dan Kepegawaian ;
2.	Sub bagian Keuangan ; 
3.	Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan                              
c.	Bidang Perizinan dan Non Perijinan, membawahkan :
1.	Seksi Pendaftaran;
2.	Seksi Rekomendasi;
3.	Seksi Pengolahan dan Penerbitan Perizinan.
d.	Bidang Data dan Sistem Informasi, membawahkan :
1.	Seksi Data dan Dokumentasi; 
2.	Seksi Regulasi Perijinan dan Non Perijinan;
3.	Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
e.	Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
1.	Seksi Pengembangan Kawasan;
2.	Seksi Kerjasama Investasi Daerah;
3.	Seksi Promosi Investasi
f.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
1.	Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan dan Bangunan;
2.	Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha;
3.	Seksi Pelayanan Pengaduan.
g.	Unit Pelaksana Teknis;
h.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Walikota ini.

BAB XVIII
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1.............

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 51

(1)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
(2)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 52

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar kepemudaan, olahraga serta urusan pilihan pariwisata.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 53

(1)	Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri  dari :
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan;
3.	Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang  Promosi Pariwisata, membawahkan :
1.	Seksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata;
2.	Seksi Penataan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata;
3.	Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
d.	Bidang Destinasi dan Usaha Jasa Pariwisata, membawahkan :
1.	Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Daya Tarik Pariwisata;
2.	Seksi Sarana Prasarana Pariwisata;
3.	Seksi Bina Usaha dan Sumber Daya Pariwisata.
e.	Bidang Kepemudaan, membawahkan :
1.	Seksi Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi;
2.	Seksi Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda; 
3.	Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda.
f.	Bidang Keolahragaan, membawahkan :
1.	Seksi Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Iptek Olahraga;
2.	Seksi Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
3.	Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana Olahraga.
g.	Unit Pelaksana Teknis;
h.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Walikota ini.

BAB XIX............

BAB XIX
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 54

(1)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
(2)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 55

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar perpustakaan dan kearsipan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 56

(1)	Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan;
c.	Bidang Perpustakaan, membawahkan :
1.	Seksi Pelayanan Perpustakaan;
2.	Seksi Pembinaan Perpustakaan;
3.	Seksi Pengelolaan Perpustakaan.
d.	Bidang Kearsipan, membawahkan :
1.	Seksi Pengolahan Kearsipan;
2.	Seksi Perawatan Kearsipan;
3.	Seksi Pendataan dan Pendokumentasian Kearsipan.
e.	Unit Pelaksana Teknis;
f.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

BAB XX
DINAS PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1...........

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 57

(1)	Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)	Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 58

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan pertanian, kelautan dan perikanan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 59

(1)	Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri  dari :
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan;
3.	Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang Pertanian, membawahkan :
1.	Seksi Produksi Tanaman Pangan;
2.	Seksi Produksi Hortikultura;
3.	Seksi Sarana Prasarana Pertanian.
d.	Bidang Peternakan, membawahkan :
1.	Seksi Produksi Peternakan;
2.	Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
3.	Seksi Bina Usaha Peternakan.
e.	Bidang Perikanan, membawahkan :
1.	Seksi Budidaya Perikanan;
2.	Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
3.	Seksi Bina Usaha Perikanan.
f.	Bidang Perkebunan, membawahkan :
1.	Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
2.	Seksi Produksi;
3.	Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
g.	Bidang Pangan, membawahkan :
1.	Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2.	Seksi Pengembangan Cadangan dan Distribusi Pangan;
3.	Seksi Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan.
h.	Unit Pelaksana Teknis;
i.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Walikota ini.
BAB XXI............

BAB XXI
DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN KOPERASI 
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 60

(1)	Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
(2)	Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 61

Dinas Perdagangan, Industrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan perdagangan dan perindustrian serta wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar koperasi usaha kecil dan menengah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 62

(1)	Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Industrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terdiri  dari :
a.	Kepala Dinas;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan;
3.	Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang Perdagangan, membawahkan :
1.	Seksi Bina Usaha dan Sarana;
2.	Seksi Tataniaga Pendaftaran dan Informasi;
3.	Seksi Pembinaan dan Pengembangan Distribusi.
d.	Bidang Perindustrian, membawahkan :
1.	Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi; 
2.	Seksi Pengembangan Usaha;
3.	Seksi Registrasi dan Pengendalian.
e.	Bidang  Koperasi, membawahkan :
1.	Seksi Pendaftaran dan Bina Kelembagaan;
2.	Seksi Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam;
3.	Seksi Fasilitasi dan Kemitraan.

f.Bidang usaha………

f.	Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahkan :
1.	Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kreativitas;
2.	Seksi Pemberdayaan;
3.	Seksi Promosi.
g.	Bidang Pengelolaan Pasar membawahkan :
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
2. Seksi Sarana dan prasarana;
3. Seksi Penataan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).
h.	Unit Pelaksana Teknis;
i.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Industrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Walikota ini.

BAB XXII
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 63

(1)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah.
(2)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 64

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang  Perencanaan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 65

(1)	Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
a.	Kepala Badan;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan;
3.	Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
1.	Sub Bidang Litbang Pemsosbud;
2.	Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
3.	Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

d.Bidang……………

d.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
1.	Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Wilayah;
2.	Sub Bidang PerencanaanPerumahan dan Pemukiman;
3.	Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan.
e.	Bidang Perekonomian dan SDA, membawahkan:
1.	Sub Bidang Perencanaan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
2.	Sub Bidang Pengembangan SDA dan Pariwisata;
3.	Sub Bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi.
f.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
1.	Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
2.	Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan;
3.	Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Data dan Informasi.
g.	Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, membawahkan:
1.	Sub Bidang Pemerintahan;
2.	Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan;
3.	Sub Bidang Perencanaan SDM.
h.	Unit Pelaksana Teknis;
i.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 66

(1)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah.
(2)	Badan Pengelolaan Keuangan  Dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 67

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 68

(1)	Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri  dari:

a.Kepala.........

a.	Kepala Badan;
b.	Sekretariat, membawahkan:
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2.	Sub Bagian Keuangan; 
3.	Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.                        
c.	Bidang Anggaran, membawahkan:
1.	Sub Bidang Perumusan Kebijakan APBD;
2.	Sub Bidang Penyusunan APBD;
3.	Sub.Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD;
d.	Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
1.	Sub Bidang Belanja Langsung;
2.	Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
3.	Sub.Bidang Pembiayaan dan Kas daerah;
e.	Bidang Penatausahaan Aset Daerah, membawahkan:
1.	Sub Bidang Perencanaan Aset Daerah;
2.	Sub Bidang Pencatatan Aset Daerah;
3.	Sub Bidang Pelaporan Aset Daerah.
f.	Bidang Akuntansi, membawahkan :
1.	Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
2.	Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
3.	Sub Bidang Pelaporan.
g.	Bidang Non PBB dan BPHTB, membawahkan :
1.	Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
2.	Sub Bidang Penetapan dan Pelayanan;
3.	Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan.
h.	Bidang PBB, BPHTB dan PAD Bukan Pajak, membawahkan:
1.	Sub Bidang PBB dan BPHTB;
2.	Sub Bidang PAD Bukan Pajak;
3.	Sub Bidang Pelayanan, Pengendalian dan Pengawasan.
i.	Unit Pelaksana Teknis;
j.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Walikota ini.

BAB XXIV
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 69

(1)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah.
(2)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2..................

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 70

Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 71

(1)	Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri  dari :
a.	Kepala Badan;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang Pengembangan Sumberdaya Aparatur, membawahkan :
1.	Sub Bidang Pengembangan Aparatur Jabatan Fungsional;
2.	Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai;
3.	Sub Bidang Pengembangan JPT, Administrator dan Pengawas;
d.	Bidang Administrasi Kepegawaian, membawahkan :
1.	Sub Bidang Kepangkatan, Perpindahan dan Pensiun;
2.	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Aparatur;
3.	Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian.
e.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
1.	Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Prajabatan;
2.	Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
3.	Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Kapasitas Aparatur.
f.	Unit Pelaksana Teknis;
g.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Walikota ini.

BAB XXV
BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 72

(1)	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah.
(2)	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2........

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 73

Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 74

(1)	Susunan Organisasi Badan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri  dari :
a.	Kepala Badan;
b.	Sekretaris, membawahkan :
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Bidang Pengadaan dan Pengembangan Barang dan Jasa, membawahkan:
1.	Sub Bidang Pengembangan dan Pengadaan Konstruksi;
2.	Sub Bidang Pengembangan dan Pengadaan Konsultasi;
3.	Sub Bidang Pengembangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya.
d.	Bidang Data dan Informasi Pengadaan, membawahkan;
1.	Sub Bidang Data Informasi;
2.	Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan E-Procurement;
3.	Sub Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Hukum.
e.	Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Badan Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Walikota ini.

BAB XXVI
KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 75

(1)	Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah.
(2)	Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3)	Kecamatan terdiri dari beberapa Kelurahan.
(4)	Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 76

Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
Bagian ..................

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 77

(1)	Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri  dari :
a.	Camat;
b.	Sekretariat, membawahkan :
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.	Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.	Kepala Seksi terdiri dari :
1.	Seksi Tata Pemerintahan;
2.	Seksi Kesejahteraan Sosial;
3.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
4.	Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
5.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
d.	Kelompok jabatan fungsional.
(2)	Struktur Organisasi Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Walikota ini.
(3)	Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
a.	Lurah;
b.	Sekretaris; 
c.	Kepala Seksi terdiri dari :
1.	Seksi Pemerintahan Umum;
2.	Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3.	Seksi Kesejahteraan Sosial;
d.	Kelompok jabatan fungsional
(4)	Struktur Organisasi Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Walikota ini.

BAB XXVI
PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

		Ditetapkan di Serang
Pada tanggal
WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN	
Diundangkan di Serang 
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

    Tb. URIP HENUS		

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2016 NOMOR ......