November 27, 2014

Badan Publik

HomeProfilBadan Publik

A.    BADAN PUBLIK

Badan Publik adalah Lembaga eksekutif ,legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. ( UU No. 14 Tahun 2008 )

 B.     DAFTAR BADAN PUBLIK

Lingkup badan publik dalam Undang – Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagimana atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip terbuka, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu persyaratan untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

 C.    DAFTAR NAMA BADAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN KOTA SERANG

  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  • Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
  • Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
  • Badan Lingkungan Hidup
  • Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
  • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
  • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  • Dinas Pendidikan
  • Dinas Pendapatan Keuangan Daerah
  • Badan Kepegawaian Daerah
  • Inspektorat
  • Dinas Pekerjaan Umum
  • Dinas Tata Kota
  • Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya
  • Dinas Sosial
  • Dinas Tenaga Kerja
  • Dinas Pertanian
  • Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  • Kantor Satpol PP
  • Dinas Kesehatan
  • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  • DPRD Kota Serang
  • Sekretariat Korpri Kota Serang
  • Kecamatan Serang
  • Kecamatan Cipocok Jaya
  • Kecamatan Curug
  • Kecamatan Taktakan
  • Kecamatan Walantaka
  • Kecamatan Kasemen

 D.    MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

  • Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi;
  • Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada  Pemohon Informasi Publik;
  • Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik;
  • Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi  publik

 E.     PEMOHON INFORMASI

          Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang
mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – undang ini.

 F.     HAK PEMOHON INFORMASI (Pasal 4)

  1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang  ini.
  2. Setiap orang berhak :
  • Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  • Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  • Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang
    ini; dan/atau
  • Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai
    alasan permintaan tersebut.
  • Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam
    memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan
    Undang-Undang ini.